Realisasi Investasi Tanbu Tembus Rp11,61 Triliun, Pemkab Gelar Bimtek LKPM

​Batulicin, Dinamikaberita.com — Realisasi investasi di Kabupaten Tanah Bumbu menorehkan capaian menggembirakan dengan menembus angka Rp11,61 triliun hingga Triwulan III 2026, melampaui target tahunan yang dipatok sebesar Rp10,16 triliun atau setara 114,19 persen.

Di tengah capaian positif ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Sosialisasi Pengawasan Perizinan di Hotel Lotusa Batulicin, Senin (16/11/2026).

​Kegiatan yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Bumbu ini dibuka langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, serta diikuti sebanyak 120 perusahaan.

​Dalam sambutannya yang dibacakan Eryanto, bupati menegaskan bahwa kepatuhan pelaku usaha menyusun dan melaporkan LKPM menjadi kunci penting tata kelola investasi yang baik.

Data akurat sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk mencatat realisasi investasi secara presisi, mengevaluasi perkembangan penanaman modal, serta merumuskan kebijakan tepat sasaran.

​”Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif pelaku usaha melalui kepatuhan dalam menyampaikan LKPM,” ungkap Eryanto.

​Untuk memperkaya wawasan teknis peserta, bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI, yakni Yeriska Gritania dan Sapto Hadi Witomo.

Selain itu, sosialisasi pengawasan perizinan turut melibatkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Polres Tanah Bumbu guna memperkuat tata kelola perizinan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

​Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu, Briyan Ajisoko, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan perusahaan pemegang izin berusaha sekaligus memperkuat sinergi pengawasan dan pelaporan.

​”Kami ingin memastikan setiap perusahaan memahami kewajiban pelaporan dan pentingnya pengawasan. Melalui kegiatan ini, kami memperkuat sinergi dengan instansi internal maupun eksternal agar pelaksanaan pengawasan dan pelaporan berjalan maksimal,” ujar Briyan.

​Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi DPMPTSP Tanah Bumbu, Luthfiandini Murdianti, menambahkan bahwa pelaporan LKPM disesuaikan dengan skala usaha yakni setiap semester untuk usaha skala kecil, serta setiap triwulan untuk usaha skala menengah dan besar sebagai instrumen pemantauan realisasi investasi dan pemenuhan kewajiban regulasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *